Dhevan Efendi Rao, SH, S.Pd

ISNU Mendorong Pemkab Langkat Dirikan Perguruan Tinggi

Semangat kalangan para cendikiawan ingin membawa perubahan disegi pendidikan dengan menghadirkan kampus negeri di Kabupaten Langkat, merupakan harapan dan sangat dibutuhkan sarana pendidikan tinggi bagi generasi muda. Berkaitan dengan hal tersebut Pengurus Cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PC ISNU) Kabupaten Langkat mengusulkan agar Pemkab Langkat membuat program mendirikan Perguruan Tinggi Negeri di tanah bertuah bumi Langkat berseri ini.

Dalam era desentralisasi ini ada fenomena baru di Pemerintah Daerah (Pemda) terutama di Kabupaten/Kota untuk mendirikan perguruan tinggi. Tentu saja niat dan semangat itu tidak salah dilihat dari kerangka kewenangan pemda, menurut Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999.

Sesuai amanat Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 11 Ayat (2) UU No 22/1999, pemda memiliki kewenangan penuh mengurus, mengatur, dan membangun pendidikan di daerah masing-masing. Karena itu, pasal-pasal tersebut memberi otoritas legal bagi pemda untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi. Sampai saat ini perguruan tinggi tidak menjadi wacana atau isu nasional, apakah jenjang pendidikan itu harus dikelola pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten/kota.

Meski secara legal Pemda berwenang mengelola perguruan tinggi, tampaknya sampai saat ini tak satu pun Pemda melakukan klaim untuk mengambil sebuah perguruan tinggi negeri yang sudah ada di daerahnya untuk dikelola secara otonom. Ini terjadi karena kebetulan ada common goal and understanding yang secara sadar dimiliki pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengenai bagaimana cara memandang fungsi dan peran sebuah perguruan tinggi.

Blessing yang terjadi saat ini antara pemerintah pusat dan pemda mengondisikan-mungkin untuk sementara-jangka pendek, tidak adanya pertikaian dan saling berebut dalam mengelola perguruan tinggi negeri yang ada di suatu wilayah teritorial pemerintah daerah, sebagaimana sering terjadi "sengketa" dalam mengelola sumber alam yang belum jelas kepemilikannya. Tampaknya terjadi pemahaman yang sama antara pemda dan pemerintah pusat agar perguruan tinggi negeri (PTN) tetap dikelola pemerintah pusat.

Common goal itu terjadi karena kenyataan, PTN masih bisa dijadikan alat pemersatu bangsa, sehingga PTN ke depan masih harus tetap dikelola pemerintah pusat agar bahaya terjadinya disintegrasi bangsa dapat dicegah dengan keberadaan perguruan tinggi yang memiliki sosok nasional, dilihat dari banyak aspek yang membentuknya, seperti bahasa pengantar, asal dan etnis dosen dan mahasiswa, kurikulum, kegiatan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Selanjutnya 1 2 3 4