Belajar Daring Bisa ‘di Dampingi’ BOS

Ilustrasi. /ist

Pengarustamaan Hak Anak (PUHA) merupakan strategi rasional dan sistematis dalam mewujudkan perlindungan dan untuk tumbuh kembang anak melalui pemenuhan hak anak dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran.

Salah satu hak anak sebagai warga negara adalah memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi kondisi dan situasi, bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan
minat dan bakatnya.

Dari sisi norma, Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara yang memiliki komitmen besar bagi perlindungan anak dalam pendidikan. Komitmen tersebut bukan hanya termaktub dalam undang-undang semata, namun secara eksplisit tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28 B ayat 2 "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi" dan Pasal 31 pasal (1) dan (2) yang secara tersirat mengamanatkan setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan (tanpa terkecuali) dan negara wajib membiayai pendidikan dasar untuk semua warga negara Indonesia.

Hal tersebut diatur lebih rinci dalam peraturan perundang-undangan dibawahnya diantaranya Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta UU No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Terkait kondisi pelaksanaan pendidikan di masa pandemi COVID-19 dan menghindarkan anak (siswa) dari terpapar virus corona, merupakan solusi cerdas pemerintah yang berdilema.

Selanjutnya 1 2 3